Situs web resmi terintegrasi WebGIS untuk menjelajahi data geografis dan informasi Perhutanan Sosial di wilayah Papua. Dapatkan informasi mengenai sebaran Persetujuan Perhutanan Sosial, luasan SK definitif, skema perhutanan sosial, dan data geospasial lainnya untuk mendukung pengelolaan perhutanan sosial secara berkelanjutan.
Balai Perhutanan Sosial Manokwari merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, yang keberadaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial (disahkan 19 Maret 2025).
Unit kerja ke-13 ini lahir dari transformasi Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) menjadi Balai Perhutanan Sosial tipe B untuk memperkuat implementasi program perhutanan sosial di Papua dengan cakupan wilayah yang luas dan keragaman kondisi sosial budaya.
Ringkasan struktur organisasi, wilayah kerja, serta transformasi kelembagaan untuk memperkuat implementasi perhutanan sosial di Papua.
Dirangkum dari Pasal 3 Permenhut 7/2023.
Fokus operasional untuk setiap seksi wilayah.
Prinsip utama dalam pengelolaan dan layanan informasi perhutanan sosial.
Eksplorasi data geospasial Perhutanan Sosial secara langsung melalui peta digital interaktif. Dengan fitur zoom, pan, dan identifikasi area, pengguna dapat melihat sebaran Persetujuan Perhutanan Sosial dengan informasi detail seperti nomor SK, tanggal SK, skema perhutanan sosial, dan luasan areal kerja.
Pengguna dapat mengaktifkan berbagai layer seperti Persetujuan Perhutanan Sosial, batas kawasan hutan (HK, HL, HPT, HP, HPK), dan batas administrasi desa/kelurahan.
Menampilkan informasi detail Persetujuan Perhutanan Sosial dan atribut SK definitif. Pengguna dapat mengklik area pada peta untuk melihat informasi detail tentang nomor SK, tanggal SK, skema perhutanan sosial (PPHD, HKM, dll), nama lembaga pengelola, luasan areal kerja, dan informasi lokasi (provinsi, kabupaten, kecamatan, desa).
Data geospasial diperoleh dari data internal Direktorat Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Data Persetujuan Perhutanan Sosial dilengkapi dengan layer referensi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) berupa batas kawasan hutan dan batas administrasi desa/kelurahan. Pembaruan data dilakukan secara berkala sesuai dengan perkembangan program perhutanan sosial di wilayah kerja BPS Manokwari.
Antarmuka responsif yang mendukung berbagai perangkat dan ukuran layar. Sistem pencarian zona memudahkan pengguna untuk menemukan area spesifik pada peta. Admin dapat mengakses dashboard khusus untuk mengelola data peta.
Dokumentasi kegiatan verifikasi teknis, pemetaan areal kerja, dan fasilitasi perhutanan sosial di wilayah kerja BPS Manokwari. Meliputi Provinsi Papua Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Data geospasial mencakup Persetujuan Perhutanan Sosial, batas kawasan hutan, dan batas administrasi desa/kelurahan.
Ada pertanyaan tentang program Perhutanan Sosial atau informasi di website ini? Jangan ragu untuk menghubungi tim Balai Perhutanan Sosial Manokwari.
Jl. Inamberi, Susweni Provinsi Papua Barat 98313, Kotak Pos PO Box 159
+62-xxx-xxxx-xxxx
balaiperhutanansosialmanowkari@gmail.com
Senin - Jumat: 08.00 - 16.00 WIB
WebGIS Perhutanan Sosial adalah platform yang menyediakan informasi geografis tentang program perhutanan sosial di wilayah kerja Balai Perhutanan Sosial Manokwari. Dengan platform ini, masyarakat, lembaga pengelola perhutanan sosial, dan pemangku kepentingan dapat melihat data spasial tentang sebaran Persetujuan Perhutanan Sosial, luasan SK definitif, skema perhutanan sosial, batas kawasan hutan, dan batas administrasi desa/kelurahan.
Peta interaktif dapat diakses melalui menu "Peta" di website ini. Anda dapat melakukan zoom, mengubah basemap, mengaktifkan/menonaktifkan layer, dan melihat informasi detail dengan mengklik area pada peta.
Anda dapat melihat informasi detail dengan mengklik pada poligon Persetujuan Perhutanan Sosial di peta. Informasi yang ditampilkan meliputi nomor SK, tanggal SK, skema, lembaga pengelola, dan luasan. Panel informasi akan muncul di sisi kanan peta.
Data geospasial diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan program perhutanan sosial. Data Persetujuan Perhutanan Sosial berasal dari data internal Direktorat Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, sedangkan data kawasan hutan dan batas administrasi berasal dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Pembaruan data mengikuti siklus kegiatan operasional dan sinkronisasi dengan sumber data.
Untuk mengajukan permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, silakan hubungi kami melalui formulir kontak ini atau datang langsung ke kantor Balai Perhutanan Sosial Manokwari pada jam kerja. Tim kami akan memberikan informasi mengenai prosedur dan persyaratan yang diperlukan.
Temukan kantor Balai Perhutanan Sosial Manokwari di Jl. Inamberi, Susweni Provinsi Papua Barat 98313, Kotak Pos PO Box 159